Zakat Payment Gateway (Pilih salah satu)

2 Virtual Account (Faspay)
4 FAQ

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pembayaran Zakat di IZI, tanyakan kepada Zakat Advisor di 1500047

Jam Operasional

Sen-Jum 8:00 - 17:00
Sabtu & Ahad Tutup!
Kecuali Ramadhan
Buka tiap hari jam 8.00 - 18.00

Harga Diri dan Kepatuhan

Senin, 08 Mei 2017 by | 257 visitor

Oleh: Nana Sudiana *)

“Harusnya Anda malu, sebagai seorang yang peduli pada fakir miskin, Anda membeli barang mewah.” (Komentar untuk Cak Budi - http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188).

Sepekan lalu terjadi kehebohan di dunia filantropi Indonesia. Kasus Cak Budi, bukan hanya menyentak nurani mereka yang biasa berbagi untuk sesama yang lantas merasa dikhianati kepercayaannya. Goncangan lebih dahsyat justru dirasakan para aktivis dan penggerak yang ada di organisasi filantropi Indonesia.

Ini seakan menampar muka para aktivis gerakan sosial kemanusiaan di negeri ini. Bukan hanya soal tiada akuntabilitas dalam pengelolaannya, namun pertanyaan lebih mendasar justru pada publik sendiri. Kenapa masih saja percaya pada seseorang yang tanpa memiliki legalitas apapun diberikan kesempatan menghimpun dana kepedulian. Pertanyaan yang membuat lebih terasa "tragis" justru : "Untuk apa lembaga-lembaga filantropi, khususnya lembaga zakat mengurus legalitas kalau ternyata publik masih tak terlalu peduli pada urusan ini".

Siapa yang salah kalau sudah begini? Apakah publik yang mudah iba dan lalu memberikan donasinya dengan mudah. Atau malah jangan-jangan kepercayaan publik pada lembaga resmi (yang sudah mengantongi legalitas) ternyata rendah. Publik tak merasakan adanya nilai tambah kehadiran lembaga-lembaga filantropi yang selama ini telah bekerja keras di dunia kepedulian. Entahlah.

Yang jelas terjadi, ada seorang yang bernama Budi Nur Ikhsan alias Cak Budi yang dikenal sebagai aktivis sosial berhasil mengumpulkan donasi milaran rupiah hanya lewat akun sosial media yang dikelola secara personal. Donasi ini baru diramaikan banyak orang ketika tiba-tiba sebagian dana dari donasi tersebut berwujud mobil fortuner dan gadget yang dinilai mewah di kelasnya.

Andaikan tak ada posting barang-barang tadi, barangkali kegiatan filantropis Cak Budi aman-aman saja dan mungkin bisa berlangsung sampai entah kapan. Tak ada tuntutan akuntabilitas, atau pertanyaan atas dasar apa ia menghimpun? Pokoknya publik yang percaya silakan donasi dan yang tidak ya tidak perlu bertanya macam-macam. Ini semua kan demi kebaikan sesama. Kenapa harus dipertanyakan segala, termasuk legalitasnya?

Nah, soal legalitas ini ternyata tak sesederhana yang dibayangkan. Tadi sore menjelang malam, kembali sebuah whatsapp group ramai diskusi. Kali ini diskusinya tak lain mengenai tema legalitas. Kenapa ramai?, tak lain karena di dalam member group ini tak semua telah selesai urusan legalitasnya.

Awalnya ada sebuah postingan yang bila dirunut ke belakang berkeinginan untuk mengedukasi publik agar lebih berhati-hati dalam berdema atau mendonasikan dananya. Ini setidaknya terpengaruh kasus Cak Budi sebelumnya. Edaran dalam bentuk press release ini sebenarnya tak ada yang salah isinya. Namun karena ada bagian di dalamnya yang secara jelas menyebut nama-nama organisasi yang selesai proses ijinnya dan kemudian berpredikat legal (sesuai regulasi yang ada), maka ternyata hal ini memantik perasaan sejumlah aktivis gerakan filantropi yang secara kebetulan organisasi mereka masih dalam proses penyelesaian legalitasnya.

Asumsi yang muncul, “kalau ada yang disebut legal, berarti ada yang illegal dong?”. Seorang aktivis filantropi sambil berseloroh menuliskan pesannya : “Pihak regulator perijinan apa tega ketika ada organisasi filantropi yang sudah berkontribusi terhadap umat tiba-tiba dihakimi ilegal gara-gara sedang berproses menuju kebaikan itu?”.

Kompleks-kan situasinya? Tak semudah urutan pasal demi pasal yang ada di aturan regulasi. “Ini lembaga coy, isinya bukan sekedar meja dan kursi serta lemari”. Barangkali begitu kata anak muda sekarang.  Jadi, sedikit saja ada pemantik mengenai isu legalitas ini, maka jangan heran di sejumlah diskusi off line maupun on line selalu  akan sedikit memanas situasinya.

Sejatinya, ada beragam sebab dan alasan sehingga beberapa organisasi filantropi yang ada sampai hari ini belum berhasil mendapatkan selembar surat yang menyatakan siapa mereka dihadapan regulasi formal yang ada.

Sejumlah aktivis lembaga filantropi tetap optimis bisa memenuhi proses ini dan lembaganya bisa memiliki legalitas. Namun ada juga yang hopeless terhadap proses yang sedang dijalani organisasinya. Katanya: “Posisi organisasi  kami belum juga ada titik cerah”. Sejumlah member lain menimpali : “Tetap cerah Kang, gak usah risau Allah bersama orang-orang yang memperjuangkan ummat-nya.

Diskusi terus berjalan, istilah illegal, bajakan, tak berijin dan tak punya legalitas beberapa kali disebut peserta diskusi di group ini. Dan tetap saja, sebagaimana diskusi-diskusi sebelumnya, tema-tema yang sebenarnya menjadi jantung persoalan organisasi filantropi Islam di Indonesia tak mudah terselesaikan. Ini ibarat obrolan di tepi warung kopi, akan menguap bersama aroma kopi yang diterbangkan angina malam.

Semakin kopi ditambahkan, semakin aromanya merebak harum menyebar ke udara dan memenuhi hingga ke paru-paru para peminumnya bahkan ke sekitar warung kopi berada. Namun, begitu kopi ini menjadi dingin, apalagi kemudian habis bersama tegukan-tegukan penuh kenikmatan dan kehangatan di kerongkongan, maka berakhir pula aroma harum kopi.

Persoalan legalitas, sejujurnya bukan hanya menjadi konsens regulator. Tapi juga kita semua para pelaku filantropis Islam di negeri ini. Mengapa demikian penting?. Menurut hemat saya, urusan regulasi ini berkaitan dengan urusan kehormatan. Lha kenapa hingga dilarikan pada bahasan ini segala?. Urusan legalitas tak bisa dipisahkan dari sebuah kehormatan. Dan saat yang sama, urusan ini juga berkorelasi dengan masalah kepatuhan.

Ini bagi yang belum selesai legalitasnya mungkin terasa menyakitkan, apalagi kadang secara seloroh organisasinya dikategorikan illegal. Namun tetap saja, kita harus jujur bahwa di atas semua kesulitan yang ada dalam urusan legal ini, persoalan kepatuhan perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Kepatuhan yang arti awalnya “suka menurut; taat pada perintah, aturan” bermakna “memiliki sifat patuh; penuh ketaatan”.  Kepatuhan juga merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku ini muncul dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia (Heri P, 1999).

Dalam perspektif teori kepatuhan, seorang individu atau pihak tertentu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal  (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan.

Sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Nah persoalan-persoalan yang muncul belakangan mengenai kepatuhan ini, apakah berasal dari sisi komitmen dalam bingkai moralitas atau sebaliknya berakar pada sisi otoritas legitimasi dari pihak regulator yang belum dirasakan mampu untuk mendikte para pelaku yang semestinya mematuhi role of the game yang ada.

Sekali lagi, bab mengenai legalitas ini tak semudah membalik telapak tangan, ada sisi-sisi manusiawi yang berperan di sini. Ada soal rasa dan pendekatan sosiologis yang mungkin perlu ditambahkan dalam sisi praktis menyelesaikan persoalan ini. Memberikan stigma “ilegal’, “tak berijin” atau lebih jauh lagi menyebut “tak patuh aturan” justru akan semakin menjauhkan dari solusi yang ada, bahkan bisa memberikan ruang dan jarang yang semakin lebar.

Ada hati yang perlu didekati, ada perasaan yang perlu di sapa dan dihargai. Bila ini berhasil ditaklukan, maka orang akan mudah mengikuti apa saja yang diperintahkan, bahkan hingga nyawa-pun bukan tak mungkin akan mereka persembahkan.

Ini klise barangkali, bahkan mungkin lebay kata anak muda jaman sekarang. Namun, percayalah sejatinya semua aktivis dan penggerak filantropi Islam di negeri ini juga telah cukup lelah dengan persoalan ini. Banyak yang ingin segera melampaui fase ini dan secepatnya bergerak bersama dalam ritme dan nada untuk melakukan perbaikan masyarakat.

Kemiskinan kini benar-benar semakin meluas dan butuh kebersamaan yang kuat diantara para penggerak dan aktivis filantropi Islam untuk mengatasinya. Atau setidaknya membantu pemerintah mengurangi gap sosial yang terjadi dan terus mengkhawatirkan.

Ini negeri kita bersama. Negeri ini tempat lahir dan akan menjadi tempat menyemai harapan bersama, bahkan hingga ke anak cucu dan keturunan kita di masa yang akan datang. Saatnya kita abaikan perbedaan dan mari berfokus pada kebersamaan untuk umat dan bangsa. Bila ada yang berbeda, mari kita saling menghormati dan menghargai sebagaimana sebuah taman yang indah, pastilah tak diisi oleh hanya satu elemen.

Taman yang indah, justru ada pada perbedaan yang dibalut harmoni dan suasana saling pengertian. Sejumlah masalah yang ada, mungkin tetap akan ada, namun pastikan benak kita tetap menghargai dengan santun siapapun yang ingin bekerja dengan baik dan penuh kesungguhan.

Ini negeri kita bersama. Jangan biarkan ada kekecewaan yang menguar memenuhi udara hari-hari kita. Mengecilkan setiap peran dan kontribusi yang ada. Mari kita pastikan jalan kebaikan lah yang kita tempuh dan berkomitmen untuk terus menjaga diri dan kehormatan bersama.

Mungkin ada salah dan khilaf dalam bekerja sama, namun dengan kesediaan saling berlapang dada akan memudahkan kita memulai lagi kebaikan secara bersama. Karena kebaikan sejatinya tak mungkin hanya bisa dilakukan oleh kita seorang diri saja. Saham kebaikan milik semua, karena syurga tak sesempit amal-amal kita seorang saja. Semoga.

*) Nana Sudiana - Direktur Pendayagunaan IZI


KOMENTAR

Tinggalkan Pesan

Sign In untuk mendapatkan benefit dengan menjadi member IZI

Lupa Info Akun Anda?

Silahkan masukan alamat email, untuk mendownload dokumen

Silahkan masukan alamat email, untuk mendownload dokumen

Silahkan masukan alamat email, untuk mendownload dokumen

Silahkan masukan alamat email, untuk mendownload dokumen

Silahkan masukan alamat email, untuk mendownload dokumen

TOP